Month: April 2012

Hitung-Hitungan Politik SBY

Hitung-Hitungan Politik SBY

Pasca Paripurna DPR tentang rencana kenaikan harga BBM, SBY bisa sedikit lega. Pasalnya dengan disahkan Pasal 7 ayat 6a pemerintah bisa menaikkan manakala harga ICP naik rata-rata sebesar 15% dalam kurun waktu enam bulan berturut-turut. Dengan begitu menurut pemerintah APBN bisa “diselamatkan”. Namun, paripurna juga menyisakan hal lain : perpecahan di tubuh koalisi.

Pada paripurna DPR Kemarin, semua koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) menyepakati 7 ayat 6a kecuali “si anak nakal” PKS. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas memilih opsi menolak kenaikan harga BBM. Partai berlambang bulan sabit dan padi itu menilai bahwa pemerintah sebetulnya tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi jika pemerintah mau bekerja keras. Dalam hitung-hitungan PKS, defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia dapat ditutupi dengan penghematan belanja negara dan juga memaksimalkan penerimaan pajak. Dengan klaim bahwa sikapnya demi membela rakyat, (lagi) PKS harus berseberangan pandangan dengan mitra koalisi.

Demokrat menuduh bahwa apa yang dilakukan PKS hanyalah politik pencitraan. PKS diklaim hanya memanfaatkan kondisi pemerintah untuk mendulang simpati rakyat. Sejumlah elite PD pun berang, dan mendesak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendapak PKS dari setgab.

Rapat anggota setgab minus PKS sepakat bahwa PKS telah melanggar kontrak politik yang diteken antara anggota setgab dengan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 5 code of conduct disebutkan apabila partai sudah tidak sejalan dengan pemerintah maka otomatis keanggotaan partai telah berakhir dalam koalisi.

Desas-desus tentang isu ditanggapi PKS dengan tenang. Sikap PKS kini hanya menunggu keputusan langsung yang disampaikan SBY. Bola pun kini ada di tangan SBY meski sebelumnya ada rumor bahwa Golkar yang akan menyatakan sikap setgab namum sampai sekarang urung dilaksanakan.

Bola dikembalikan ke si empunya, SBY.

SBY tentu tahu betul bahwa PKS acap kali berseberangan dengan pemerintahan yang dipimpinya, sebut saja tentang hak angket Century, masus mafia pajak,tentang moratorium terpidana kasus korupsi, dan terakhir tentang BBM. Namun, SBY juga sadar bahwa PKS-lah yang bekerja keras bersama Demokrat dalam pemilihan Presiden 2009 silam.

SBY, memilki beberapa opsi yang juga oleh sebagian analis telah banyak disebutkan.

  1. PKS dikeluarkan dari koalisi dan semua menterinya direshuffle
  2. PKS dikeluarkan dari koalisi tapi menterinya tetap dipertahankan
  3. PKS tetap di dalam koalisi namun sebagai sanksi jatah menteri PKS dikurangi

Secara matematis mengeluarkan PKS dari koalisi tidak akan berdampak signifikan untuk pengambilan keputusan di DPR. Toh meskipun PKS keluar pemerintah masih memiliki suara mayoritas di DPR dengan 363 kursi atau 65% dari total kursi DPR.

Namun, mengingat gaya politik SBY yang penuh perhitungan (kalo gak boleh disebut lambat), SBY akan memikirkan 1000 kali untuk mengeluarkan PKS. Mengapa?

Pertama. Mengeluarkan PKS dari koalisi dapat mendongkrak citra PKS di mata rakyat. Dengan klaim sebagai partai yang didzolimi (nah pak SBY awas karma tuh :D) PKS bisa merebut simpati rakyat Indonesia untuk mendulang suara di 2014.

Kedua. Mengeluarkan PKS hanya akan menambah musuh baru. Dengan gaya politik pencitraan yang dilakukan selama ini, SBY tentu tidak ingin citranya menjadi turun di mata rakyat.

Ketiga. Ini yang harus jadi warning. Mengeluarkan PKS dari koalisi dapat mengakibatkan polarisasi kekuataan antara Demokrat dan Golkar semakin kentara. Pasalnya selama ini PKS cukup mampu mengimbangi gaya politik kedua partai besar itu. Jika ini terjadi bukan tidak mungkin manuver-manuver Golkar bakal lebih sering terjadi dan bukan tidak mungkin Golkar yang lebih banyak memainkan peran di tubuh setgab nanti. Secara usia tentu Golkar lebih berpengalaman dibanding Demokrat dalam politik di Indonesia.

                Bagaimana sikap SBY selanjutnya, mari kita simak bersama! 🙂